JEPARA – Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, diminta untuk mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), secara rutin. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Jumat (1/2), dalam Asistensi Pengisian dan Pengiriman LHKPN 2018, di Kantor DPRD Jepara. Dalam kegiatan juga dihadiri, Sekda Sholih, pimpinan perangkat daerah, pejabat eselon II dan III, pimpinan BUMD, anggota dewan, dan tim asistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Sebagai kewajiban pejabat negara, saya mendorong kepada para pejabat eksekutif, untuk melaporkan harta kekayaannya secara rutin,” kata Andi.

Pelaporan harta kekayaan ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 5 ayat 2 dan 3. Dimana mereka harus bersedia diperiksa, dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.

Hal ini penting, untuk menegakkan prinsip transparansi dan menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan cara tersebut, potensi kecurigaan publik pada penyelenggara negara dapat diminimalkan karena data yang diberikan dapat diakses secara terbuka oleh semua orang. Sebelum memulai aktivitas pelayanan, mereka sudah menyampaikan berapa besar harta yang dipunyai sehingga kecurigaan memperoleh harta tidak sah karena jabatan dapat ditepis. “Ini sebagai langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara,” kata dia.

Dikatakan, jika dulu pelaporan LHKPN ini menggunakan cara manual, namun untuk saat ini sudah menggunakan sistem digital, yang tentu saja harus dipahami semua penyelenggara negara. “ini, merupakan komitmen bersama untuk mendorong, bersihnya pemerintahan (good governance), dan diawali oleh pejabat negaranya,” tutur dia.

Saat dimintai keterangan, wabup mengakui masih minimnya kesadaran pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya. Padahal LHKPN menjadi salah satu kewajiban para penyelenggara negara. “Kewajiban ini tidak diimbangi dengan pelaporan. Pernah 2004 pelaporannya mencapai 100 persen. Tahun 2018 malah turun drastis,” ujarnya.

Terkait dengan tingkat kepatuhan, Pemkab Jepara melalui Intruksi Bupati Jepara Nomor 703/1 tahun 2018, saya juga telah menjelaskan tentang kewajiban Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemkab Jepara. “Juga dari laporan yang saya terima sudah beberapa kali, Pak Sekda melayangkan surat teguran kepada wajib lapor LHKPN yang belum melaksanakan kewajibannya,” katanya.

Diharapkan, kepada wajib lapor baik Penyelenggara Negara di lingkungan eksekutif maupun legislatif untuk dapat menyelesaikan pelaporan dan mengirimkan LHKPN ini. Mengingat, batas akhir pelaporan secara online sampai dengan 31 Maret 2019 mendatang. “Jika hal ini tidak diindahkan, tentu kita akan berikan sanksi tegas, termasuk penundaan intensif bagi mereka yang belum melaporkan harta kekayaannya,” kata dia. (DiskominfoJepara/Dian)